Kinerja Pemerintah Turun, Kualitas Hidup Masyarakat Terancam
Turunnya kinerja pemerintah, mengancam kualitas hidup masyarakat. Dimana tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berziarah ke Makam Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6). (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
Wowsiap.com -Turunnya kinerja pemerintah, mengancam kualitas hidup masyarakat. Dimana tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat.
“Merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti usai ziarah di Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6).
Baca juga berita terkini nasional lain
Menurutnya, masyarakat sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor. Namun hal tersebut tidak boleh tidak menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah.
“Pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgen. Karena pangan merupakan kebutuhan dasar. Jika pemenuhannya mengalami hambatan, sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup,” ujarnya.
Dikatakan, ancaman itu diharapkan diperhatikan dengan serius dan dibuat skema penanganan yang terfokus. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik.
“Agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi. Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur, agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluar,” tandasnya.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen.
Baca juga berita terkini indonesia lain di wowsiap.com
Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen. Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.
Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen).
Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen).
EDITOR : SA Susilo
Comments
Post a Comment