Kemendargri Atensi 10 Provinsi Inflasi Tertinggi, Termasuk Papua Barat

MANOKWARI, BeritaKasuari.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta 10 provinsi yang mengalami tingkat inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan.

Menurutnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat merusak struktur ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan harga pangan di pasar. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (18/9/2023), Tomsi mengungkapkan harapannya kepada para kepala daerah di 10 provinsi tersebut untuk melakukan upaya yang lebih maksimal dalam mengatasi masalah inflasi.

Sepuluh provinsi yang dimaksud adalah Papua Barat, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tomsi juga menyoroti 10 kabupaten dengan tingkat inflasi yang tinggi, seperti Manokwari, Merauke, Mimika, Sumba Timur, Sumenep, Banggai, Jember, Sikka, Kotabaru, dan Belitung.

Namun, Tomsi melihat bahwa wilayah Jawa tidak mengalami kenaikan inflasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh akses distribusi barang dan jasa yang baik di Pulau Jawa. Tomsi menekankan bahwa para kepala daerah di wilayah Jawa tidak memiliki alasan untuk mengalami tingkat inflasi yang tinggi, karena distribusi barang dan jasa di sana berjalan dengan baik.

Selain membahas pengendalian inflasi , Tomsi juga memberikan informasi mengenai insentif fiskal kinerja tahun berjalan. Pemerintah memberikan insentif ini sebagai bentuk penghargaan kepada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Tomsi mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan sekitar Rp330 miliar insentif fiskal kepada daerah-daerah dengan kinerja pengendalian inflasi yang baik.

Tomsi menekankan bahwa pemberian insentif ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada daerah. Tujuannya adalah agar daerah-daerah semakin termotivasi untuk bekerja keras dalam mengendalikan inflasi. Selain menekankan pentingnya kerja keras, pemerintah pusat juga memberikan reward yang signifikan kepada para kepala daerah sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka.

Dalam hal inflasi di Papua Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa gabungan dua kota di Papua Barat mengalami inflasi tahunan sebesar 4,40 persen pada bulan Agustus 2023. Manokwari mengalami inflasi sebesar 6,40 persen, sedangkan Kota Sorong mengalami inflasi sebesar 3,85 persen.

Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, seperti transportasi, makanan, minuman, tembakau, rekreasi, olahraga, budaya, perawatan pribadi, jasa lainnya, perlengkapan rumah tangga, penyediaan makanan dan minuman di restoran, kesehatan, pakaian, alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi memberikan informasi yang menggembirakan mengenai insentif fiskal kinerja tahun berjalan. Meskipun tidak ada acara khusus untuk bulan September ini, Kementerian Keuangan akan memberikan insentif fiskal sebesar Rp330 miliar kepada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Tomsi berharap bahwa pemberian insentif ini dapat menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk terus bekerja keras dalam mengendalikan inflasi.

Dalam keseluruhan pembahasannya, Tomsi menekankan pentingnya kerja keras dan memberikan reward yang signifikan kepada para kepala daerah. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik melalui pemberian insentif fiskal. Tomsi berharap bahwa hal ini dapat mendorong daerah-daerah untuk semakin bersemangat dalam mengendalikan inflasi.